wong go blog

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Sudah tidak
diragukan lagi, skandal “esek-esek” marak terjadi di kalangan
wakil rakyat yang terhormat. Setelah skandal video porno Yahya Zaini
dan Maria Eva, terkuak pula foto syur Max Moein. Tidak hanya itu,
rekaman suara Al Amin Nasution juga bisa dijadikan bukti bagaimana
perempuan cantik bisa dijadikan gratifikasi untuk memuluskan urusan
di Gedung DPR.

Saya khawatir jika
kelakuan mereka yang doyan esek-esek itu akan mengakibatkan anggota
dewan yang terhormat tertular HIV/AIDS. Saya sebagai rakyat—yang
ikut membayar pajak—tentu saja merasa dirugikan. Urusan saya
sebagai rakyat akan dinomor sekian-kan demi perempuan. Belum lagi
kalau wakil rakyat ini nanti tertular HIV/AIDS. Tentu dia tidak akan
bisa bekerja secara maksimal karena sakit-sakitan. Negara-pun akan
merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai pengobatan mereka.

Sebagaimana prinsip
kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, saya
mengusulkan agar di kalangan anggota dewan diadakan sosialisasi dan
kursus singkat tentang HIV/AIDS. Langkah ini bisa efektif seandainya
memang anggota dewan yang terhormat tidak tahu bahwa perilaku
bergonta-ganti pasangan beresiko tinggi menularkan HIV/AIDS. Mungkin
dengan sosialisasi mereka sadar dan takut untuk “begituan” lagi.

Namun, jika mereka
tetap tidak menggubris sosialisasi dan tetap melakukan skandal
‘esek-esek’, memberikan alat pengaman bisa menjadi alternatif. Saya
mengusulkan. dalam pos belanja untuk anggota dewan yang terhormat,
ada budget tunjangan pembelian kondom. Karena kondom menjadi alat
penangkal yang ampuh agar tidak tertular penyakit Infeksi Menular
Sexual serta HIV/AIDS.

Perlu juga dilakukan
Voluntary Consuling Testing untuk mengatahui status HIV anggota
dewan,  Saya rasa hal tersebut perlu segera dilakukan agar anggota
dewa yang terhormat bisa diketahui status HIV/AIDSnya. Jika diketahui
lebih dini, penularan HIV/AIDS akan bisa ditanggulangi. Saya rasa
langkah-langkah tersebut perlu segera dilakukan berhubung masa
jabatan anggota dewan yang terhormat sudah memasuki tahun terakhir.
Jangan sampai kinerja mereka selama satu tahun terakhir terganggu
karena HIV/AIDS. 

Sudah jelas diketahui, gay termasuk
kelompok berisiko tinggi tertular HIV/AIDS. Tapi apa mau dikata, upaya
penanggulangan HIV/AIDS di kalangan seringkali terbentur dinding. Bukan
tanpa sebab, komunitas gay kebanyakan tertutup dan sensitif dalam
interaksi sosial. Kondisi ini juga dialami komunitas gay Jawa Barat di bawah koordinasi Abiasa, Bandung.

Berdasar
laporan yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI Direktoral Jenderal
P2PL, April 2008, Provinsi Jawa Barat menduduki rangking II kasus
HIV/AIDS di Indonesia. Jumlahnya pun tidak sedikit, yaitu mencapai
angka 3.121 kasus. Meskipun tinggi, menurut Iman Abdurachman, Program
Manager Penanggulangan HIV/AIDS Abiasa, hingga saat ini, HIV/AIDS di
Jabar masih di lingkungan berisiko tinggi.

”Penyebaran HIV/AIDS itu dari kalangan gay, waria, WPS, IDU’s. Tidak seperti di Papua yang sudah menjangkau ke general population,”
terang Iman ketika gwe temuin di kantornya di Bandung. Iman mengaku,
saat ini Bandung masih menjadi kota yang menyumbangkan kasus HIV/AIDS
terbanyak di Jabar. Namun, ia tidak menampik bahwa penyakit yang
menggerogoti kekebalan badan ini sudah menyebar di kota-kota kecil di
Jawa Barat.

Menurut
aktivis yang bergerak di penanggulangan HIV/AIDS ini, penyebab HIV/AIDS
kebanyakan berasal dari pengguna narkoba suntik atau IDU’s (injecting drug user’s).
”Penyebab HIV/AIDS di Jawa Barat saat ini terbanyak disumbangkan oleh
IDU’s, yaitu sebesar 78%,” terang Iman. Ia mengaku, komunitas gay dan LSL (lak-laki berhubungan seks dengan laki-laki) yang selama ini didampingi masih menyumbang sedikit kasus HIV/AIDS. ”Dari gay masih rendah. Bisa dikatakan masih di bawah 5%,” jelasnya.

Meskipun jumlahnya masih sedikit, menurut Iman, kalangan gay harus tetap mewaspadai risiko penularan. Terlebih, gay
dengan perilaku seks sesama jenis yang mereka lakukan lebih rentan
tertular HIV/AIDS. Melihat risiko besar yang harus dihadapi komunitas gay dan LSL, di Jabar pada 5 Januari 2005, didirikan Abiasa. Organisasi ini secara konsisten melakukan pemberdayaan komunitas gay dan LSL dalam bidang kesehatan khususnya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Iman mengaku, kasus HIV/AIDS di kalangan gay
dan LSL yang ditangani Abiasa hingga saat ini mencapai 28-30 kasus
untuk seluruh wilayah Jawa Barat. Mereka yang terjangkau oleh Abiasa
beberapa di antaranya adalah mereka yang berprofesi sebagai laki-laki
yang menjual layanan seks serta waria. ”Ada
’kucing’—mereka yang jual seks atau pelacur. Ada juga klien waria,”
jelas Iman. Mereka ditangani oleh Abiasa di bawah koordinasi manajer
kasus dan secara teknis didampingi oleh kelompok dukungan sebaya (KDS).

Iman mengaku, kalangan gay dan LSL yang dijangkau Abiasa masih sangat sedikit. ”Berdasarkan pendataan Desember hingga Januari jumlah gay dan LSL yang sudah terjangkau Abiasa berjumlah 10 ribu. Jumlah ini masih jauh dari ideal karena berdasarkan estimasi, jumlah gay
dan LSL di wilayah Jabar mencapai 170 ribu,” jelas Iman. Untuk lebih
memperluas jangkauan, Abiasa melakukan berbagai kegiatan sosialisasi
penanggulangan HIV/AIDS. kegiatan yang mereka lakukan beberapa di
antaranya, edutainment, outreach, membuka hot-line konsultasi VCT, SMS gate-way. Abiasa juga berusaha merambah sosialisasi di dunia maya dengan membuat website www.abiasa.org

Kucing Tak Pakai Kondom

Iman mengaku, banyak kendala yang harus dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di kalangan gay dan LSL. Kendala tersebut di antaranya, banyak gay
dan LSL yang mobilitasnya tinggi—terlebih mereka yang berprofesi
sebagai ’kucing’. Mereka sering berpindah-pindah kota agar klien atau
pelanggan tidak bosan. ”Seringkali kucing yang kita tangani juga
terjaring oleh organisasi di wilayah lain. Untuk itu, Abiasa juga
mempunyai jejaring dan bekerjasama dengan organisasi di kota lain,”
ujar Iman.

Berdasarkan pendampingan, banyak kucing yang diketahui positif HIV/AIDS. ”Bargaining mereka rendah. Jadi, kalau ada klien yang menawarkan uang lebih, tapi nggak mau pakai kondom, mereka mau,” terang Iman. Bukan
tanpa alasan, kebanyakan dari kucing berasal dari kalangan ekonomi
kelas bawah. Melihat kondisi tersebut, saat ini Abiasa lebih concern
untuk melakukan sosialisasi penggunaan kondom ke kalangan kucing.
Terlebih ketika berdasarkan pendataan, ternyata kebanyakan kucing sudah
berkeluarga. Tentu saja mereka akan rentan menularkan penyakit tersebut
ke anak dan istri mereka.

Kesulitan lain juga muncul karena sikap tertutup dari kalangan gay. Iman mengaku, banyak gay yang tidak mau membuka diri alias discret. Kelompok ini berasal dari gay kalangan high class. ”Mereka malu jika ketahuan sebagai gay.
Jadi mereka melakukan aktivitasnya sembunyi-sembunyi,” jelas Iman.
Karena sifat tertutup tersebut, susah dideteksi berapa dari mereka yang
positif HIV/AIDS karena mereka tidak mau melakukan pemeriksaan. 

Pemeriksaan untuk kalangan gay
dan LSL juga menjadi permasalahan tersendiri. Berbeda dengan kelompok
berisiko lainnya, pemeriksaan untuk komunitas ini lebih rumit.
”Pemeriksaan gay lebih ribet karena gay
harus diperiksa depan dan belakang,” terang Iman sembari tersenyum.
Iman mengaku, tidak semua klinik mempunyai peralatan untuk memeriksa gay—terlebih klinik di daerah. Kendala itu sering menghambat upaya penanggulangan HIV/AIDS di kalangan gay dan LSL.

Iman mengaku, selama berkecimpung dan berkegiatan di komunitas gay
dan LSL, baiki dirinya maupun Abiasa, tidak pernah mengalami
pertentangan dari kelompok masyarakat. Strategi yang dilakukannya, ia
melapor ke RT atau petugas setempat tentang apa yang mereka lakukan.
Namun, Iman pernah merasa dipojokkan oleh seorang oknum pegawai ketika
menghadiri sebuah forum. ”Dari Dinas Sosial yang menyerang kita dengan
membawa-bawa hadist di sebuah forum,” jelas Iman.   

Dari berbagai pengalaman yang dialaminya, sedikit menyimpulkan, Iman mengaku tantangan terbesar yang dihadapi kalangan gay dan LSL justru berasal dari dalam komunitas mereka. Di dunia gay, seringkali muncul masalah karena rata-rata dari mereka perasaannya sensitif. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok.
Ketika mencoba ditanya apakah ketidakkompakan itu muncul karena
perbedaan dalam model pergaulan dan status sosial, Iman tidak menjawab.

Iman
juga tidak menampik ketika ditanya apakah ketidakkompakan itu muncul
karena perasaan cemburu dalam persaingan mencari pasangan. Sambil
berkelakar, secara diplomatis ia menjawab, ”Kalau masalah gay itu complicated. Ngurusi gay itu ribet,” terang Iman mengakhiri pembicaraan gwe. Namun yang pasti, ia berjanji akan terus melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di kalangan gay dan LSL yang telah ia geluti selama ini.   

AIDS menjadi pandemi di Indonesia. Tidak hanya masalah kesehatan, AIDS menjadi masalah sosial yang meresahkan. Namun, sedikit teater di Indonesia yang peduli dengan AIDS. Mereka lebih suka memainkan isu politik yang lebih seksi.

Seni teater dalam perkembangan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi hiburan semata. Ia juga menjadi media pendidikan, penyalur informasi bahkan juga menjadi alat untuk menyam
paikan kritik atas fenomena yang terjadi di Masyarakat. Sebagai media pendidikan dan kritik, teater mempunyai peran besar dalam upaya penyadaran kepada masyarakat. Namun, di Indonesia sedikit teater yang mempunyai kepedulian terhadap AIDS meskipun, AIDS telah menjadi masalah sosial yang meresahkan,

Sejak pertama kali ditemukan di Indonesia, AIDS menyebar dengan cepat. Berdasarkan data Ditjen PPM & PL Depkes RI, sejak tahun 1987 sampai dengan Desember 2007, jumlah HIV/AIDS mencapai 17207 kasus. Jumlah tersebut terdiri atas 6066 HIV dan 11141 AIDS. Angka kematian yang diakibatkan penyakit ini secara kumulatif mencapai 2369. Dari data tersebut, bisa disimpulkan penyebaran AIDS di Indonesia sangat pesat.

Penularannya yang relatif cepat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Karena ketidaktahuan dan ketakutan tertular, muncul perilaku diskriminatif terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Tidak hanya dijauhi, banyak kasus yang menceritakan bagaimana seorang ODHA diusir dari tempat tinggalnya karena penyakit yang ia derita. Banyak ODHA yang dikeluarkan dari tempat ia bekerja. Bahkan beberapa kasus menunjukkan, RS yang seharusnya menjadi tempat untuk berobat bagi mereka, menolak dengan berbagai alasan.

Teater Sastra UI Peduli AIDS

Teater Sastra UI bisa jadi menjadi sedikit dari teater di Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap AIDS. Di penghujung Mei 2008, teater yang berdiri pada tahun 1984 ini mementaskan lakon ”Sayang Aku HIV, Kamu Ngapain Aja” di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki Jakarta. Melalui pementasan ini, Teater Sastra UI ingin memberikan kritik atas fenomena penularan HIV/AIDS di Indonesia. Lakon ini disutradarai oleh I. Yudhi Soenartoyang merupakan pendiri Teater Sastra UI dan saat ini menjadi staff pengajar di Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. 

Menurut Yudhi, ide untuk menulis tema tentang HIV muncul dibenaknya sejak sepuluh tahun yang lalu. Yudhi yang saat itu mendapatkan beasiswa Fulbright Scholarship menempuh studi di University of New York. Di sana Yudhi memperdalam seni teater khususnya Seni Murni Teater. Yudhi tertarik dengan tema HIV karena pada masa itu HIV menjadi tema yang seringkali dimainkan oleh teater di Amerika.

Menurut Yudhi, saat itu HIV menjadi tema yang paling populer karena banyak aktor dan sutradara teater yang gay. Banyak diantara mereka yang mengidap HIV. Sementara, pengetahuan pada waktu itu banyak mengaitkan HIV dengan homoseksualitas. Tak pelak, HIV menjadi tema yang paling populer dan sering dimainkan oleh teater di Amerika pada kurun sepuluh tahun yang lalu.

Yudhi mulai merintis idenya dan berupaya merealisasikan idenya pada tahun 2006. Ia memulainya dari  workshop bagi mahasiswa UI yang mengambil mata kuliah dimana ia sebagai dosennya. Tahun 2007  diadakan audisi untuk produksi, Yudhi mengaku, ia memulai produksi tidak dengan naskah tetapi  dengan cerita, latar dan konflik, Para pemain diminta untuk mencerna dan berimprovisasi agar bisa tampil dengan realis dan membuang kesan dibuat-buat.

Upaya Yudhi berbuah manis, Teater Sastra UI dengan dukungan berbagai pihak akhirnya mampu memproduksi tema HIV pada Mei 2008. Menurut Yudhi, HIV/AIDS merupakan masalah besar yang seharusnya mendapatkan perhatian serius, Ia melihat pemerintah sudah melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Ia juga melihat banyak LSM yang muncul untuk menangani masalah HIV/AIDS. Mereka memberikan advokasi dan uluran tangan kepada penderita HIV/AIDS.

Kesadaran tentang permasalahan HIV/AIDS tidak berkembang di kalangan pegiat teater di Indonesia. Yudhi mengaku, sedikit teater di Indonesia yang peduli dengan HIV/AIDS. Kebanyakan teater di Indonesia lebih tertarik dengan tema besar seperti politik dan kritik sosial. Yudhi berharap dengan pementasan Teater Sastra UI bertema HIV/AIDS bisa memberikan hiburan sekaligus pelajaran bagi masyarakat. Ia sadar, Teater Sastra UI bukan LSM yang mempunyai banyak kemampuan. Namun menurut Yudhi, pementasan ini menjadi bukti kepedulian mereka terhadap HIV/AIDS dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Penderita AIDS seringkali diperlakukan diskriminatif. Mereka diusir,
tidak diakui sebagai keluarga, diberhentikan dari tempat kerja dan sebagainya.  Hanya karena penyakit yang diidapnya, mereka diperlakukan
tidak manusiawi.

NAMANYA Immanuel. Ia anak satu-satunya dari Yanti,
pengidap HIV. Usia Nuel—panggilan Immanuel—masih belia. Dilihat dari fisiknya,
Nuel sepintas seperti anak-anak lainnya; lucu, manja dan suka akan hal-hal
baru. Tapi di usianya masih anak-anak, Nuel mengidap penyakit yang ditakutkan
banyak orang: HIV. Penyakit ini hinggap di tubuh Nuel sejak Februari 2002,
sesaat setelah tes darah dilakukan atas dirinya. Nuel tertular dari Yanti
ibunya. Keduanya harus menghadapi kenyataan dikucilkan dari pergaulan sosial.

Kisah
Nuel dan Yanti bisa menjadi paradoks kisah ketidakadilan manusia. Yanti dan
Nuel terusir dari rumahnya pada akhir tahun 2003. Gara-garanya sepele. Pada
peringatan hari AIDS, Yanti diwawancarai sebuah stasiun televisi swasta. Dia
diminta untuk memberikan testimony dan berbagi pengalaman tentang HIV yang
dideritanya.

Karena
pemberitaan di televisi, tetangga yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu jika
Yanti dan Nuel mengidap HIV. Yanti mengaku tertular virus HIV dari Yance,
suaminya, pria asal Papua yang bekerja sebagai kontraktor watertreatment.
Tetangga kemudian mengusir Yanti dengan melalui pemilik kontrakan. Yanti dan
Nuel akhirnya terusir dari rumah kontrakan yang mereka huni. Beruntung, saat
itu ada Baby Jim Aditya, seorang aktivis AIDS yang kemudian menampung Nuel dan
ibunya, di rumah Baby di daerah Cilandak.

Bukan
kali itu saja Yanti dan Nuel menderita. Menurut penuturan Yanti, semenjak
ditinggal suaminya yang meninggal pada 2002, ia dan dan anaknya mengalami
penderitaan demi penderitaan. Ia akhirnya harus bekerja banting tulang untuk
menutupi kebutuhan keluarga. Namun, nasib nampaknya tidak berpihak kepadanya.
Pada Februari 2003, Yanti harus rela kehilangan sumber penghasilan. Ia
diberhentikan dari PT Penta Adi Samudera, Jakarta tempatnya bekerja.

Menurut
penuturan perempuan berdarah Jawa ini, rekan-rekan kerjanya mengeluarkan petisi
berisi tuntutan agar Yanti dikeluarkan dari perusahaan karena mengidap HIV.
Tuntutan rekan kerja Yanti kemudian dikabulkan oleh pimpinan di perusahaan
tersebut. General Affair Manager Penta, Sonny Harsono, mengatakan sebagian
besar rekan kerja Yanti tidak menghendaki yang bersangkutan tetap bekerja di
perusahaan itu. Dan menurut Sonny, Yanti dengan kebesaran hatinya mengundurkan
diri dari perusahaan dengan mendapat kompensasi yang pantas.

Tidak
hanya di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja Yanti dikucilkan. Ia juga
dikucilkan di sebuah gereja di Cilandak, tempat ia beribadah. Ia diperlakukan
dengan tidak baik oleh pastur gereja. Ia dan anaknya tidak diterima dengan baik
dikomunitas peribadatan yang mereka ikuti. Bahkan, sang pastur pernah
merekomendasikan agar Yanti diusir dari rumah orang tuanya.

Sebagai penderita HIV, Yanti
dan Nuel membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Namun, sekali lagi
sikap diksriminatif harus ia terima Asuransinya dibatalkan, karena perusahaan
asuransi mengaku tak menerima polis penderita HIV/AIDS. Menurut Yanti, ia
menerima semua yang terjadi kepadanya dengan sabar. Namun, ia merasa sedih jika
mengingat nasib Nuel, anak semata wayangnya. Yanti mengaku tidak bisa menahan
kesedihan tatkala melihat anaknya menderita karena penyakit yang mereka idap.

Menurut Yanti, Nuel
pernah ditolak untuk diobati oleh seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangung
Kusumo, Jakarta. Waktu itu Nuel menderita sakit diare. Nuel kemudian dibawa ke
RSCM untuk diobati. Namun, di poli anak rumah sakit milik negara itu, tak
seorang dokter pun yang bersedia memberikan obat diare untuk Nuel. Diare Nuel,
tak terobati. “Saya pulang dengan kecewa. Kenapa hanya karena HIV, Nuel
diperlakukan berbeda?” protes Yanti.

Keduanya harus menerima perlakuan
diskriminatif dari teman, rekan kerja hingga saudara mereka sendiri. Mereka
tidak saja hanya berjuang melawan penyakit yang semakin menggerogoti tubuh
mereka. Keduanya juga harus menghadapi perilaku diskriminatif dari orang-orang
disekeliling mereka.

KPK tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Dari banyak kasus, tidak satupun wakil rakyat diproses secara hukum. Padahal beberapa dari mereka terlibat bahkan dijadikan tersangka.

Banyak kasus korupsi—yang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)—melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, alih-alih mereka dijadikan pesakitan di hotel prodeo. banyak dari mereka yang justru melenggang bebas. Sebagai contoh sebut saja kasus Dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, Kasus Korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran, korupsi pengadaan tanah Bapeten maupun kasus yang sedang menghangat saat ini yaitu aliran dana BI.

Kasus Dana Departemen Kelautan dan Perikanan yang menyeret mantan Menteri Rokhmin Dahuri sebagai contoh. Berdasarkan laporan koalisi LSM, sejak Juli 2004 hingga 2005, ditemukan dana mencurigakan dari DKP yang masuk ke DPR senilai Rp 1,28 miliar. Bahkan menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Gayus Lumbuun, jumlah aliran dana yang mengalir ke legislatif mendekati angka Rp5 miliar. Jika dilihat rentang waktunya, dana tersebut tidak hanya pada era Rokhmin tetapi juga semasa Freddy Numberi menjabat. Secara rinci, Gayus menguraikan jumlah aliran dana pada era Rokhmin mencapai Rp 4,2 milyar, sedang pada era Freddy Rp 774.281.000.

Dana non-budgeter DKP tersebut juga masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Hanya lima nama—dari 38 nama oknum—yang secara terbuka dituding menerima dana DKP. Mereka yang menerima dana tersebut diantaranya, Slamet Effendy Yusuf (Golkar), AM Fatwa (PAN), Endin AJ Soefihara (PPP), Fachri Hamzah (PKS), dan Awal Kusuma (Golkar). Mereka yang menerima aliran dana non budgeter DKP kemudian dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPR dan juga KPK untuk diminta keterangan.

Slamet Effendy Yusuf ketika diminta keterangan di BK DPR menyatakan tidak menerima dana  DKP. Effendy menjelaskan, dana sebesar Rp 20 juta yang diterimanya dari Rokhmin Dahuri merupakan uang titipan dari Rochmin Dahuri. Uang tersebut digunakan untuk membangun masjid di pesantren milik orangtua Slamet. Dalam keterangan di BK, dirinya mengaku tidak mengetahui sumber dana yang dititipkan kepadanya. Ia mengatakan, uang itu diberikan pada bulan puasa tahun 2003 lalu. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR, Fachri Hamzah. Fachri mengaku menerima dana dari Rokhmin, tetapi dana diberikan untuk membiayai kegaiatan Rokhmin.

Kasus yang menimpa wakil rakyat ini hilang, seolah ditelan bumi. Hanya Rohmin Dahuri yang harus menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Anggota DPR yang menerima dana DKP tidak tersentuh proses hukum. Kondisi serupa juga terjadi dalam kasus pengadaan tanah Badan Pengawas Tenaga Nuklir  (Bapeten). Tersangka Sugiyo Prasojo (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bapeten) dan Hieronimus Abdul Salam (Sekretaris Utama Bapeten) mengaku menyuap Noor Adenan Razak anggota Panitia Anggaran DPR.

Noor Adenan Razak dalam persidangan di Tipikor mengakui telah menerima uang sejumlah Rp 1,5 miliar dari Sugiyo dan Hieronimus. Pengakuan Adenan cocok dengan pengakuan saksi lain. Namun, KPK hingga saat ini tidak mengambil tindakan terhadap kasus ini dan membiarkan Adenan bebas.

Yang lebih parah adalah kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Riau. Kasus ini menyeret  Saleh Djasit—mantan Gubernur Riau. Djasit yang sekarang menjadi anggota DPR Komisi VII telah ditetapkan KPK sejak November 2007 sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menemukan kerugian negara mencapai Rp 4,5 miliar. Saleh dianggap melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp15,2 miliar yang didanai dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2003. Saleh melakukan penunjukan langsung perusahaan yang ada kaitannya dengan PT Istana Sarana Raya sebagai rekanan.

Terkait dengan aliran dana ke Adenan, pihak KPK menyatakan sedang melakukan penyelidikan. JPU Dwi Aries menyatakan saat ini KPK tengah mengembangkan kasus ini. Ia menyatakan penanganan kasus ini masih dalam proses pemanggilan saksi-saksi. Hal senada juga dilontarkan oleh juru bicara KPK Johan Budi SP. Menurutnya, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Noor Adenan beberapa kali saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun, hingga kini, KPK belum menentukan apakah Noor benar-benar terlibat atau tidak. KPK, kata Johan, belum memutuskan, apakah Noor Adenan bersalah atau tidak.

Dalam kasus aliran dana BI, anggota DPR juga menjadi sorotan. Dari Rp 100 miliar yang dicairkan oleh Yayasan Pembinaan Perbankan Indonesia (YPPI), Komisi IX DPR periode 2003 kecipratan dana sebesar Rp Rp 31,5 miliar. Berdasarkan laporan BPK kepada KPK, 14 November 2006, dana itu dibayarkan untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI. Namun, hingga saat ini, KPK baru menetapkan tiga petinggi BI sebagai tersangka.

Antasari Azhar dalam konfrensi pers yang digelar di gedung KPK Jl Rasuna Said, Rabu (30/1), menyatakan ada anggota DPR yang terlibat. Dalam konfrensi pers tersebut, Antasari memberikan bocoran. Ia mengaku berdasarkan penyelidikan yang dilakukan KPK, ada dugaan kuat aliran BI juga diterima oleh kalangan legislatif. Namun, Antasari tidak mau menyebutkan secara rinci siapa penerima dana tersebut. Ia hanya menyebut inisial AZA dan HY sebagai penerima aliran dana BI.

Dari beberapa kasus terlihat, politisi senayan masih belum tersentuh oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK terkesan takut untuk mengungkap borok-borok wakl rakyat di DPR. Entah, mungkin ada deal-deal politik atau bisiki-bisik yang pasti, hingga saat ini, posisi wakil rakyat dalam pemberantasan korupsi masih dalam zona aman.

Kalau anda ingin berguru ilmu kriminal,
menginap saja di padepokan bernama LP (Lembaga Pemasyarakatan).  Tidak usah lama-lama, cukup ala short course 2-3 bulan. Dijamin, anda
akan semakin cerdas menjadi pelaku kriminal. Terang saja, alih-alih membuat
penjara seperti Penjara Panopticon ala
Foucoult, pemerintah justru bikin lembaga pengkaderan pelaku kriminal.

Mereka yang jago berbuat jahat berkumpul
menjadi satu. Tidak ada pengawasan yang ketat karena sipir penjara—yang gajinya
tak seberapa—justru sibuk mencari uang tambahan dari pengunjung. Penjara
sebagai lembaga pemasyarakat tidak difungsikan secara benar untuk membina
mental pelaku kriminal. Mereka seolah dibiarkan tumbuh dalam sel-sel yang penuh
sesak dengan pelaku kriminal. Tentu saja kesempatan ini digunakan para pelaku
kriminal untuk meng-up grade kemampuan
mereka.

Sebagai contoh, maling ayam bertemu dengan pencuri kendaraan bermotor. Mereka saling
berbagi pengalaman bagaimana caranya mencuri dengan baik dan benar. Tentu saja dengan
begini, LP menjadi lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk menjadi pelaku
kriminalitas yang profesional. Nggak salah jika mereka yang keluar dari penjara
tidak insaf tapi justru makin merajalela dan disebut penjahat kambuhan.

Mereka yang sebelumnya hanya bisa dan
mampu mencuri ayam, keluar dari penjara berani dan bisa mencuri kendaraan
bermotor. Mereka yang hanya berani menjambret, begitu ketemu dengan
kominutasnya, mereka membentuk kelompok perampok yang beringas dan ditakuti. Mereka
yang sebelumnya hanya menjadi pecandu narkoba, begitu keluar justru menjadi
bandar narkoba. Tentu saja, ini karena pendidikan yang mereka dapatkan di LP.  

Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Tertangkapnya
Roy Marten untuk kedua kalinya bisa menjadi bukti betapa penjara bisa menjadi
tempat pelatihan dan berkumpul pelaku kriminal. Jika sebelumnya Roy hanya
mengenal lingkaran kecil pemakai Narkotika, begitu lulus dari LP Cipinang, Roy
mengenal lingkaran besar bandar Narkoba. Maka, ia tak kuasa menolak ajakan
untuk reuni dan menikmati narkoba sebanyak 1,5 ons. Jumlah yang jauh lebih
besar daripada ketika ia ditangkap pertama kali. Kita tunggu saja proses
hukumnya, apakah Roy menjadi bandar atau hanya pecandu.

Berbicara tentang Penjara, seharusnya
pemerintah lebih jeli dalam mengatur. Sebagaimana kata awalnya, “penjara”
berasal dari kata “jera”. Pemerintah harus me-re-disgn agar Penjara menjadi
tempat yang membuat orang agar jera dan tidak mau lagi mengulang kejahatannya. Memperketat
pengawasan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sipir. Memberikan pembekalan
dan memberikan pembelajaran dengan lebih serius. Melakukan pendekatan dan
pembinaan yang berbeda dan ditentukan berdasar jenis kejahatannya.  

Bagi para pecandu Narkoba, saya lebih
sepakat jika mereka di penjara dalam kontek rehabilitasi. Bukan penjara ansich yang hanya mengurung tahanan
secara badani. Pecandu sebenarnya hanya korban dari lingkaran setan mafia dan
bisnis psikotropika. Mereka direhabilitasi dan dididik serta dikembalikan
mentalnya agar tidak lagi kecanduan narkoba. Untuk bandar dan produsen,
pemerintah harus tegas dan memberlakukan hukuman yang berat. Hal ini sebagai shock terapy agar mereka tidak lagi
berani macam-macam mengedarkan narkoba.

Jika pemerintah tidak segera merombak
konsepnya tentang Penjara, bisa jadi angka kriminalitas tidak turun tetapi
meningkat. Lihat saja, bagaimana LP menjadi surga bagi para pemakai narkoba. Mereka
bebas memperjualbelikan Narkoba di lapak-lapak penjara. Mereka bebas melakukan
pesta selayaknya di dunia bebas. Kalau terus-terusan seperti ini, apa kata
dunia?   

Akhir-akhir ini, Gunung
Kelud sedang naik daun. Setiap hari, semua media memberitakan tentang bahaya
letusan Gunung Kelud. Namun, setiap kali mendengar Gunung Kelud disebut,
memory-ku sejenak mundur ke masa kecil. Aku teringat bagaimana letusan Gunung
Kelud pada Februari 1990 menghadiahkan hujan abu di kota kelahiranku. Tersenyum
simpul membayangkan ulah usilku yang melempari dedaunan dengan batu agar abu
yang tersangkut runtuh dan mengganggu pengguna jalan. 

Namun, ada lagi kenangan
yang sampai saat ini masih menancap di ingatanku. Aku teringat, Gunung Kelud
sebagai merek (brand) mainan anak-anak berbentuk kertas bergambar
(di daerahku disebut umbul). Dalam satu kertas besar, terdapat
kotak-kotak kecil bergambar berjumlah 36 buah. Pada awalnya, kertas-kertas
kecil ini berisi gambar-gambar tokoh pewayangan. Namun, dalam perkembangannya, umbul
muncul dengan gambar cerita (semacam komik) dari mulai legenda sampai
cerita kartun yang sedang ngetrend saat itu. Di balik kertas bergambar itu,
terdapat gambar Gunung Kelud sebagai merek mainan itu. 

Untuk memainkannya,
kotak-kotak kecil bergambar, dengan nomor urut di dalamnya dipotong-potong.
Potongan-potongan tersebut dapat digunakan untuk bermainan dan kertas bergambar
tersebut disebut umbul karena cara memainkannya. Umbul dalam
bahasa jawa diartikan sebagai melemparkan ke ketinggian agar jatuh. Cara
mainnya, dua kertas umbul diadu dengan dilemparkan ke atas untuk dipilih
gambarnya di atas (mlumah) atau gambarnya di bawah (murep). Jika dua kertas
dalam posisi yang sama (sama-sama mlumah atau murep)
pemain yang memilih pilihan itu dianggap menang dan berhak mengambil umbul yang
kalah. Demikian permainan ini diulang-ulang hingga salah satu pemain menguasai
umbul lawan.  

Bagi mereka yang sudah dewasa,
mainan ini dapat digunakan untuk bermain Qiu-qiu. Mainan ini juga
digunakan untuk tebak-tebakan memilih angka terbesar. Kartu dikocok oleh bandar
dan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian serta ditaruh dalam posisi tertutup
untuk ditebak oleh pemain, angka mana yang terbesar.

Agar lebih seru, di
depan pilihan dipasang taruhan berupa umbul, yang jumlahnya
ditentukan pemain. Jika pilihan pemain lebih besar dari pada bandar, pemain
akan mendapatkan keuntungan menerima pembayaran sejumlah kertas gambar yang
dipertaruhkan. Namun, jika pilihan pemain lebih kecil dari bandar, pemain wajib menyerahkan umbul yang dipertaruhkannya kepada bandar.

Mendengar ketakutan
orang-orang akan Gunung Kelud, aku jadi teringat dengan ketakutanku untuk
memilih umbul mana yang akan aku pilih. Semua pilihan itu bermotif sama. Sama-sama bergambar Gunung Kelud. Namun, dibalik pilihan tersebut, ada gambar dan angka lain yang mengandung konsekwensi yang
harus ditanggung. Bisa saja keberuntungan atau kekelahan.

Saat ini, Gunung
Kelud hadir dengan misteri pilhan itu. Memilih bertahan di tenda pengungsian
tapi tidak bisa berladang atau memilih di rumah (meski disebut tidak aman)
namun bisa mengurus ladang dan ternak? Semua ada konsekwensinya. Nggak jauh
beda dengan permainan umbul… iya to? 

Jaman memang sudah gila. Banyak orang
berbuat konyol dan tidak masuk akal. Kegilaan terhadap anturium jemani
sebagai salah satunya. Tumbuhan yang di jawa dikenal dengan senthe saat
ini menjadi primadona yang diburu. Kolektor tanaman dan spekulan
bisnis—khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jogja—berlomba-lomba mendapatkan jemani
untuk mengunduh pundi-pundi uang. Tanaman yang dulunya tidak pernah
diperhitungkan, saat ini menjadi most wanted.

Setelah booming tanaman adenium dan
gelombang cinta, saat ini anturium jemani naik panggung. Menurut
saya—yang tidak paham tanaman hias–jemani alias senthe bukanlah
tanaman yang hebat. Jika dibandingkan dengan tanaman hias lainnya—seperti bonsai
atau anggrek hutan—jemani  tampaknya tidak ada apa-apanya. Daunnya
biasa-biasa saja. Tidak mengeluarkan bunga serta tidak berbau harum.

Meski dalam pemahaman orang jawa, jemani
alias senthe dikenal sebagai tanaman untuk menolak balak (aura
jahat), jemani tidak diperjual belikan untuk urusan tersebut. Jemani
berbeda dengan ikan arwana yang memang diperjualbelikan karena dianggap
mendatangkan hoki bagi pemiliknya—selain juga sisiknya yang indah. Maka,
susah dinalar ketika jemani—yang biasa saja—bisa menjadi tanaman yang dicari
banyak orang dan diperjual-belikan hingga harga milyaran.

“wong edan,” begitu ibuku
mengatakannya. “lha mung senthe wae dituku sampek setengah milyar,”
gumamnya ketika membaca sebuah media yang memberitakan Jemani dilego dengan
bandrol lima ratus juta. Wajar keheranan ini muncul di kalangan orang
kampung—seperti ibuku—yang notabene biasa mengenal senthe atau jemani
tumbuh liar di lahan-lahan kosong. Berita tentang kegilaan terhadap anturium
jemani semakin meluas.

Tragedi ini memunculkan ironi. Di sebuah
kota di Jawa Tengah, seorang suami rela menyiksa istrinya gara-gara anturium
jemani. Sang istri tidak habis pikir dengan ulah suaminya yang menjual 3
ekor sapinya demi sebuah anturium jemani. Saking jengkelnya—tanpa
sepengetahuan suami–anturium jemani tersebut diiris-iris dan dijadikan
sayuran.

Sang suami yang tidak tahu, melahap rakus makanan super mahal
tersebut. Sang istri kemudian memberitahukan bahwa yang dimakan suaminya tidak
lain jemani kesayangannya. Mendengar omongan istrinya sang suami marah
dan menjadi kalap. Istri yang dicintainya dihajar secara bertubi-tubi hingga
luka parah dan harus menginap di rumah sakit. Kasusnya berbuntut panjang hingga
masuk ke meja kepolisian.

Gara-gara jemani, seorang kakek juga tega
menghajar cucunya yang tidak tahu apa-apa. Bocah belum cukup umur yang tidak
tahu tanaman berharga mahal tersebut menyobek-nyobek daunnya untuk digunakan
bermain.

Di tempat lain seseorang tertipu karena membeli benih jemani.
Ratusan tongkol  jemani—yang masih sangat kecil—dibeli dengan harga
puluhan juta. Beberapa minggu minggu kemudian diketahui yang dibelinya bukan jemani
tetapi pohon waru. Sang spekulan linglung dan stress membayangkan kerugian
yang dideritanya. Kegilaan terhadap anturium jemani melahirkan tragedi. Dan
ini sedikit bukti hipotesis Ronggowarsito bahwa jaman’e jaman EDAN.

Lembar perseteruan MA vs BPK sudah tutup buku. Namun,
penyelesaian “secara adat”—dengan melibatkan Presiden sebagai wasit—justru
tidak menyelesaikan substansi permasalahan.

Perdamaian
antara Anwar Nasution selaku punggawa BPK dengan Bagir Manan punggawa MA masih
menyisakan persoalan pelik. Perdamaian di antara keduanya hanya strategi win-win
solution agar kedua lembaga tidak merasa menjadi pihak yang dimenangkan dan
dikalahkan. SBY didampingi Ketua MK Jimly Ashidiqie menjadi penengah
pertarungan gengsi dua lembaga negara tersebut.

Seperti
kita ketahui, BPK melaporkan MA ke Mabes Polri karena tidak mau diaudit dalam
pengelolaan Uang Perkara. Padahal, nominal uang perkara di MA bukan dalam
hitungan kecil. Hingga akhir 2005 saja disinyalir dana uang perkara mencapai Rp
7, 45 M. dana tersebut diketahui terparkir di BNI cabang Pecenongan dalam 9 rekening atas nama Bagir
Manan. Dana tersebut berasal dari biaya yang dikutip dari setiap orang yang
hendak mengurus perkara.

Uang
perkara yang disimpan MA semakin lama-semakin menggelembung. Terang saja,
karena tagihan untuk uang perkara meningkat drastis. Sejak 2001, berdasarkan
keputusan Ketua MA no MA/042/SK/VIII/2001 biaya peninjauan kembali (PK) naik
dari Rp 500 ribu menjadi Rp 2,5 juta. Berdasarkan Keputusan Ketua MA No.
KMA/42/SK/III/2002 pemohon yang mengajukan kasasi dikenakan biaya Rp 500 ribu.
Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua MA No. KMA/02/SK/I/2002 MA mematok harga
Rp 2,4 juta untuk perkara perdata niaga.

Yang
menjadi permasalahan kemudian adalah sedikitnya sumbangan MA untuk negara. Dari
dana sejumlah tersebut, MA hanya menyetorkan Rp 1.000 untuk kas negara. Sangat
tidak sebanding jika dibandingkan besaran uang yang masuk kas MA. tak heran
jika uang perkara di MA membengkak hingga kisaran di atas Rp 7 M. Apalagi,
pungutan ini sudah diberlakukan sejak diberlakukannya UU 14/1985.

Perseteruan
antara MA vs BPK menyoal uang perkara menjadi bukti buruknya tata kelola
keuangan negara. Hal ini menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang cukup
mendongkrak APBN. Setiap instansi—MA sebagai salah satu contohnya—membuat
peraturan sendiri untuk mengutip pungutan. Namun, pungutan tersebut tidak
dilaporkan ke kas negara. Padahal keuangan negara yang dipungut di luar pajak
yang dibayarkan masyarakat diatur oleh UU No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal
tersebut secara jelas dinyatakan dalam UU No 20/1997 pasal 1 ayat 1 dinyatakan
bahwa, PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 (d) dinyatakan bahwa dana tersebut merupakan penerimaan
dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan
UU tersebut, uang perkara yang dikutip oleh MA bisa dikatagorikan sebagai PNBP.
Uang perkara termasuk biaya yang dibayarkan masyarakat untuk pelayanan publik
dimana MA merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Karena termasuk PNPB, uang perkara berdasarkan UU No 20/1997 pasal
4 wajib secepatnya dilaporkan ke Kas Negara untuk kemudian dikelola dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 5). Upaya BPK untuk melakukan
audit dana tersebut tentunya cukup beralasan.

Namun,
sekali-lagi masyarakat akan dibuat kecewa. Penyelesaian permasalahan antara
kedua lembaga negara tersebut cukup dilakukan dengan “penyelesaian secara
adat”. SBY bak seorang bapak menjadi pengengah bagi kedua anaknya yang sedang
“berantem”. Substansi permasalahan menyangkut buruknya tata kelola dan
rendahnya pelaksanaan UU tidak dijadikan dasar utama penyelesaian masalah.
Untuk tidak merendahkan keduanya, pemerintah memenangkan ego kedua belah pihak.
MA bisa diaudit di satu pihak dan di pihak lain BPK bisa mengaudit. Namun, yang
pasti keduanya bisa dijalankan dengan “catatan”.

MA
tidak menjadi pihak yang kalah meski terpaksa harus mau di audit BPK. BPK juga
tidak menjadi pihak yang dikalahkan meskipun mereka baru bisa melakukan audit
setelah selesainya peraturan tentang pengelolaan uang perkara. Pemerintah berjanji
untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Uang Perkara MA sebagai
jalan tengahnya. Padahal pembuatan PP tersebut membutuhkan waktu yang tidak
sedikit. Dikhawatirkan, audit yang dilakukan BPK hanya pepesan kosong karena MA
sudah melakukan rekayasa atas penggunaan uang perkara.

Jeda
waktu menunggu selesainya PP—yang bisa dipastikan memakan waktu cukup lama—akan
dimanfaatkan MA untuk membersihkan borok. Jika MA memang menggunakan uang
perkara sebagaimana mestinya, seharusnya MA berani untuk diaudit dan
membuktikan tudingan miring bahwa MA sarang mafia peradilan. Tertutupnya
pengelolaan penggunaan dana di MA tentunya tidak sejalan dengan upaya
mewujudkan good governance yang sedang diperjuangkan pemerintah.

Pemerintah
seharusnya menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas. Permasalahan tersebut
seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan politik. Sebagai contoh,
Pemerintah bisa saja merekomendasikan merubah UU No 20/1997 tentang PNBP agar
mencakup pasal-pasal yang lebih detail tentang pengertian PNPB. Selain itu.
Pemerintah bisa juga memperjelas UU APBN agar tidak terjadi kesimpang siuran
pengelolaan keuangan negara.

Amandemen
diarahkan agar tidak muncul multi tafsir terhadap UU tersebut yang berpotensi
memunculkan polemik di masa mendatang. Dengan membuat UU yang lebih jelas,
tidak akan muncul polemik soal uang yang bolah diaudit atau tidak. Namun,
dengan penyelesaian secara adat semacam ini, nampaknya negara akan seperti
keledai yang terperosok di lubang yang sama. Percaya atau tidak? Biar waktu
saja yang membuktikannya.

Hidup tak ubahnya sebuah permainan.  Ia memaksa memaksa siapapun yang terlempar ke dalamnya untuk mengikuti permainan.

Mereka harus ikut bermain hingga peran yang
harus dimainkannya berakhir. Dalam permainan bernama “Hidup” setiap invidu
mempunyai mempunyai peran masing-masing. Seperti syair lagu Nicky Astri Panggung
Sandiwara bahwa “setiap insan punya satu peranan yang harus dimainkan.”

 
Permainan bernama “Hidup” begitu komplek. Ada banyak cerita dan peran yang harus dimainkan oleh masing-masing individu. Permainan
individu ini, satu sama lain terhubung dalam “Permainan” yang lebih besar bernama
“Kehidupan”. Dalam Kehidupan ada aturan-aturan yang musti ditaati. Jika tidak
percaya, coba saja baca novel "Match Made in Heaven" karya Bob Mitchell
yang diterbitkan oleh Penerbit Ufuk

Dalam buku tersebut digambarkan seorang individu bernama Eliot
Goodman. Eliot terserang penyakit jantung yang hamper saja menyeretnya ke akhir
permaianan. Ia hamper saja game over. Namun, Tuhan memberi kesempatan kepada
Eliot untuk berperan dalam permainan dengan syarat, Eliot harus mampu
mengalahkan Tuhan dalam permainan Golf delapanbelas lubang.

Yang menarik, Tuhan tidak turun tangan sendiri dalam
permainan tersebut. Ia mewakilkannya kepada Leonardo da Vinci, William, Claude
Dukenfield, Musa, John Lennon, Sigmund Freud, Edgar Allan Poe, Socrates, Pablo
Picasso, Abraham Lincoln, Ludwig Von Beethoven, William Shakespeare, George
Herman Ruth Jr., Christoforus Colombus, Mahatma Gandhi dan William Benjamin
Hogan.

Dalam setiap tahapan, Eliot tidak saja bermain Golf ansich.
Eliot bermain tentang filosofi kehidupan yang diperoleh dari interaksi Elliot
dengan musuh-musuhnya. Setiap musuh memberi Elliot refleksi berupa pandangan
baru untuk bekal melanjutkan hidup. Dari Colombus, Eliot belajar tentang:
"History knows of no man who ever like did the like". Hanya mereka yang benar-benar berbeda dan sadar akan
keberbedaannya, akan tercatat dalam sejarah. Sisanya, yang terjebak dalam kerumunan, akan
hilang seiring usainya `permainan’ hidup mereka.

Karena hidup tak lebih dari permaianan, bermainlah dengan
baik. Berperanlah sebagai pemain yang handal untuk memenangkan permainan.
karena kita hanya satu pemain dari jutaan pemain lain. Sama seperti Tuhan
mengajari Eliot untuk bermain dengan cantik demi kehidupannya..